Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

1. Himpunan Penerjemah Indonesia adalah organisasi profesi yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1974 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
   0001147.AH.01.08. TAHUN 2023 tanggal 25 Agustus 2023.
2. Himpunan Penerjemah Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Lambang HPI memiliki makna bahwa hasil penerjemahan dan penjurubahasaan mencerminkan maksud dari pesan sumber. Oleh karena itu, dibaca dari sisi mana pun, tulisan HPI tetap sama.
2. Bendera HPI dengan lambang HPI berwarna biru memiliki makna profesionalisme dan dasar putih memiliki makna kejujuran.
3. Lirik Mars HPI mengandung makna optimisme pentingnya profesi penerjemah dan juru bahasa dalam membangun peradaban bangsa.

1. 1. Guna mencapai maksud dan tujuan HPI yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, HPI menetapkan berbagai upaya, baik yang bersifat tetap maupun yang insidental, yang dirumuskan dalam Arah dan Kebijakan HPI dan ditetapkan dalam Kongres Nasional, dengan memperhatikan kemampuan organisasi.
   2. Upaya yang dapat dikerjakan oleh HPI antara lain adalah:

a. Mengadakan dan menjalin kerja sama, baik dengan pihak pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri, yang lingkupnya bertalian dengan bidang penerjemahan dan penjurubahasaan;

b. Mengadakan pencacahan dan/atau pendokumentasian karya terjemahan;

c. Mengumpulkan istilah dari berbagai pihak;

d. Membuat dan memelihara media informasi untuk para anggota yang berisi karangan, berita, komentar, dan lain-lain yang dianggap berfaedah;

e. Mengadakan hubungan dengan asosiasi penerjemah di luar negeri dan dengan federasi penerjemah internasional;

f. Menyelenggarakan diskusi, lokakarya, seminar, penataran, simposium, dan pertemuan lainnya yang membahas aspek penerjemahan dan penjurubahasaan;

g. Membangkitkan partisipasi masyarakat dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan untuk meningkatkan minat penerjemahan dan penjurubahasaan; serta

h. Upaya-upaya lain, termasuk menjalin kerja sama dan hubungan dengan lembaga lain yang bersifat tidak mengikat HPI.

3. Arah dan Kebijakan yang ditetapkan dalam Kongres Nasional merupakan keputusan Kongres Nasional yang memberi arah dan panduan tentang kebijakan-kebijakan yang seharusnya menjadi fokus kegiatan organisasi dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

1. Tahun keanggotaan dimulai sejak tahun buku berjalan HPI pada saat Badan Pengurus memutuskan menyetujui lamaran seseorang untuk menjadi anggota dalam kategori yang diajukan, sebagaimana diindikasikan pada nomor anggota, dan bukan dimulai sejak tanggal persetujuan untuk menjadi anggota dikeluarkan. Tahun keanggotaan menjadi acuan bagi jatuh tempo pembayaran iuran tahunan keanggotaan.

2. Syarat‐syarat untuk dapat menjadi anggota HPI adalah sebagai berikut
a. Aspiran (Aspirant):
1) Mengajukan lamaran dengan mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran yang berisi nama, alamat, dan pekerjaan calon anggota berikut pasfoto;
2) Menyampaikan alasan keinginan mendaftar menjadi anggota dengan status Aspiran;
3) Menyelesaikan ketentuan administrasi dan keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus.
b. Anggota Profesional (Professional Member):
1) Telah menerjemahkan sekurang‐kurangnya satu buah karya terjemahan ber-ISBN yang sudah diterbitkan atau ditayangkan; atau
2) Menyerahkan sebuah karya terjemahan atau lebih dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya yang jumlahnya sebanyak 150.000 kata disertai dengan surat keterangan dari pemberi kerja; atau
3) Untuk Aspiran, telah lulus Tes Sertifikasi Nasional (TSN) yang diselenggarakan oleh HPI; atau
4) Telah dikukuhkan sebagai Penerjemah Tersumpah dan melampirkan Surat Keputusan dari Pejabat Pemerintah yang membuktikan status tersebut; atau
5) Menyampaikan surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau pengguna jasa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penerjemahan sebanyak 150.000 kata; atau
6) Menyampaikan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah bekerja selama minimal 1 (satu) tahun sebagai penerjemah atau dalam jabatan yang berhubungan dengan tugas penerjemahan dan penjurubahasaan; atau
7) Bagi juru bahasa, menyampaikan surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau pengguna jasa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penjurubahasaan sekurang‐kurangnya 500 jam;
8) Menyelesaikan ketentuan administrasi dan keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus;
9) Atas pertimbangan khusus dan atau rekomendasi tertulis dari 3 (tiga) orang Anggota Profesional, Ketua Umum dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Dewan Kode Etik berwenang untuk mengangkat atau menerima seseorang menjadi Anggota Profesional.
c. Anggota Mitra (Associate Member)
1) Mengajukan lamaran dengan mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran yang berisi nama, alamat, dan pekerjaan calon anggota berikut pasfoto;
2) Menyampaikan alasan keinginan mendaftar menjadi anggota dengan status Anggota Mitra;
3) Bagi WNI menyerahkan fotokopi KTP dan surat keterangan kerja di suatu lembaga pendidikan;
4) Bagi WNA menyerahkan bukti keanggotaan atau surat rekomendasi dari asosiasi profesi penerjemah dari negara asalnya;
5) Bagi WNA menyerahkan fotokopi identitas yang mencantumkan kewarganegaraannya;
6) Menyelesaikan ketentuan administrasi dan keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus.
d. Anggota Kehormatan (Honorary Member)
1) Status anggota kehormatan ditawarkan kepada seseorang yang terbukti telah sangat berjasa kepada HPI atau dunia penerjemahan dan penjurubahasaan secara umum;
2) Status tersebut diberikan atas usulan Badan Pengurus dengan persetujuan oleh sekurang‐kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas;
3) Status anggota kehormatan berlaku seumur hidup.
3. Tata cara pengajuan permohonan menjadi anggota diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus.
4. Di samping kewajiban dan hak anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota sesuai dengan kategori keanggotaannya, diatur sebagai berikut:

a. Aspiran (Aspirant):
1) Wajib secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan, baik berbayar maupun tidak berbayar, yang diadakan oleh HPI di tingkat Badan Pengurus pusat maupun Komisariat Daerah;
2) Wajib mengumpulkan sertifikat kepesertaan kegiatan yang diadakan oleh HPI sebagai bagian dari portofolio pendukung untuk mengajukan diri sebagai Anggota Profesional;
3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengajukan diri sebagai Anggota Profesional setelah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Badan Pengurus;
4) Tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota, Kongres Nasional, dan Kongres Luar Biasa;
5) Tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih;
6) Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengurus, baik di tingkat pusat maupun di Komisariat Daerah, kecuali dengan persetujuan khusus dari Badan Pengurus HPI;
7) Tidak mempunyai hak untuk memegang kartu anggota;
8) Anggota yang pada waktu sebelum berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini merupakan ‘Anggota Muda’ HPI, kategori keanggotaannya secara otomatis berubah menjadi kategori Aspiran dan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Aspiran dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPI, serta ketetapan Badan Pengurus;
9) Ketentuan yang berlaku pada masa peralihan dari Aspiran dalam proses pengajuan diri menjadi Anggota Profesional ditetapkan oleh Badan Pengurus.
b. Anggota Profesional (Professional Member):
1) Mempunyai hak suara dalam rapat anggota, Kongres Nasional dan Kongres Luar Biasa;
2) Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih;
3) Mempunyai hak menjadi anggota Badan Pengurus, baik di tingkat pusat maupun di Komisariat Daerah.
c. Anggota Mitra (Associate Member):
1) Tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota, Kongres Nasional, dan Kongres Luar Biasa;
2) Tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih;
3) Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengurus, baik di tingkat pusat maupun di Komisariat Daerah;
4) Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengawas.
d. Anggota Kehormatan (Honorary Member):
1) Tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota, Kongres Nasional, dan Kongres Luar Biasa;
2) Tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih;
3) Dibebaskan dari pembayaran uang administrasi maupun iuran tahunan;
4) Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengurus, baik di tingkat pusat maupun di Komisariat Daerah;
5) Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengawas.

5. Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan berakhir karena:
a. Meninggal dunia; atau
b. Atas permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban administratif dan/atau keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus; atau
d. Diberhentikan oleh Badan Pengawas berdasarkan usulan putusan Dewan Kode Etik.
(Khusus untuk huruf d di atas, sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi peringatan terlebih dulu, disertai alasan yang diperinci oleh Dewan Kode Etik. Anggota yang bersangkutan berhak mengajukan sanggahan dan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kode Etik atau membela diri dalam sidang Dewan Kode Etik.)
6. Penangguhan keanggotaan Anggota Profesional
a. Seorang anggota dapat mengajukan permohonan agar keanggotaannya ditangguhkan;
b. Selama masa penangguhan yang bersangkutan dibebaskan dari pembayaran iuran tahunan anggota;
c. Selama masa penangguhan yang bersangkutan tidak memiliki hak apa pun sebagaimana yang dimiliki seorang anggota aktif;
d. Jangka waktu penangguhan adalah satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, atau setara dengan tiga tahun. Selama masa penangguhan anggota wajib mengajukan perpanjangan penangguhan setiap tahun;
e. Dalam masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam butir d. yang bersangkutan dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Badan Pengurus dan menyelesaikan kewajibannya untuk tahun berjalan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus;
f. Jika setelah masa penangguhan 3 (tiga) tahun tersebut berakhir dan yang bersangkutan tidak mengaktifkan kembali keanggotaannya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dapat mengajukan kembali menjadi anggota dengan pertimbangan Badan Pengurus dan Badan Pengawas.

1. Upaya yang dikerjakan oleh HPI dalam bentuk kerja sama dengan pihak pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 huruf a Anggaran Rumah Tangga ini, dapat berupa kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan atau kementerian.
2. Pada prinsipnya yang menjadi bidang kerja sama dengan lembaga pemerintah berupa bidang pengaturan, standar profesi, dan atau pemberian masukan sebagai praktisi profesi dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerjemahan dan penjurubahasaan, pembinaan penerjemah dan juru bahasa di lingkungan lembaga pemerintah, serta bidang-bidang lain yang sesuai dengan maksud, tujuan serta kegiatan HPI.
3. Badan Pengurus wajib menjaga relasi dan mengupayakan terpeliharanya kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga pemerintah demi mewujudkan fungsi, maksud tujuan serta kegiatan HPI.
4. Ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah ditetapkan oleh Badan Pengurus.

1. Upaya yang dikerjakan oleh HPI dengan pihak swasta di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 huruf a Anggaran Rumah Tangga ini, dapat berupa kerja sama dengan badan-badan usaha swasta dalam negeri yang bergerak di bidang agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan usaha swasta penyedia layanan bahasa lainnya untuk mengembangkan industri penerjemahan dan penjurubahasaan, menjaga muruah profesi penerjemah dan juru bahasa serta membantu masyarakat mendapatkan layanan penerjemahan dan penjurubahasaan dan penjurubahasaan yang profesional dan bermutu.
2. Kerja sama dengan badan-badan usaha swasta dalam negeri yang bergerak di bidang agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya didasarkan pada perjanjian kerja sama antara HPI dan tiap-tiap badan usaha swasta tersebut.
3. Perjanjian kerja sama pada prinsipnya memuat dan menyepakati syarat-syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh masing-masing badan usaha swasta yang ingin menjalin kerja sama dengan HPI.
4. Syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing badan usaha swasta yang bergerak di bidang agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya dalam menjalin kerja sama dengan HPI:
a. wajib mendaftarkan badan usahanya pada daftar khusus sebagai bagian dari administrasi HPI sejak penandatanganan perjanjian kerja sama;
b. wajib melampirkan satu rangkap salinan/fotokopi yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat publik terkait atau oleh Notaris, dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) yang antara lain memuat akta pendirian dan anggaran dasar, salinan akta pengangkatan pejabat-pejabat dari organ badan usaha berikut pendaftaran atau penerimaan pemberitahuan pengangkatannya dari instansi yang berwenang, termasuk setiap perubahannya, serta nomor izin berusaha (NIB) atau izin usaha lainnya yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. wajib menyampaikan kepada Badan Pengurus HPI satu rangkap salinan/fotokopi yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat publik terkait atau oleh Notaris, dari dokumen-dokumen perubahan di kemudian hari terhadap lampiran-lampiran yang dimaksud pada butir (ii) di atas;
d. Kerja sama tersebut tidak mewajibkan HPI untuk mempromosikan dalam bentuk apa pun kepentingan agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya, namun agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya tersebut dapat mencantumkan lambang HPI dengan menyebutkan “Mitra Swasta terdaftar HPI”, nomor pendaftarannya serta alamat situs HPI dalam suatu kesatuan susunan yang ditetapkan oleh HPI, pada atribut dari agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya tersebut, seperti kop surat badan usaha, profil atau brosur badan usaha dan sebagainya;
e. wajib menyampaikan kepada Badan Pengurus HPI spesimen dari segala atribut yang mencantumkan lambang HPI, menyebutkan “Mitra Swasta terdaftar HPI” dan nomor pendaftarannya serta alamat situs HPI, selambat-lambatnya empat belas (14) hari kalender sebelum atribut tersebut diedarkan dalam masyarakat. HPI berhak dan berwenang untuk menegur dan atau memperingatkan (bahkan menjatuhkan sanksi terhadap) agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lain yang bersangkutan jika HPI menemukan atau mendapatkan bukti pencantuman lambang HPI, penyebutan “Mitra Swasta terdaftar HPI” dan nomor pendaftaran serta alamat situs HPI yang tidak sesuai dengan data administrasi pada HPI;
f. wajib membayar biaya pendaftaran dan biaya administrasi tahunan yang besarnya akan ditentukan oleh Badan Pengurus HPI. Kelalaian pembayaran biaya administrasi akan menyebabkan kerja sama berakhir, dan berakhirnya kerja sama tersebut akan diumumkan dalam situs resmi HPI yang antara lain mempunyai konsekuensi bahwa agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya tersebut tidak lagi berhak mencantumkan lambang HPI dan tidak lagi berhak menyebutkan “Mitra Swasta terdaftar HPI”, nomor pendaftarannya serta alamat situs HPI pada atributnya;
g. wajib mendaftarkan penerjemah, editor dan atau juru bahasa anggota HPI yang bekerja untuknya dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari penerjemah dan atau juru bahasa yang bekerja untuknya telah menjadi penerjemah, editor, atau juru bahasa bersertifikat HPI;
h. wajib membayarkan remunerasi atau honorarium kepada penerjemah, editor dan atau juru bahasa yang bekerja pada atau untuk badan usahanya sesuai dengan jumlah pekerjaan dan pada waktu yang disepakati bersama dengan penerjemah, editor dan atau juru bahasa yang bersangkutan;
i. wajib memperlakukan penerjemah, editor dan atau juru bahasa yang bekerja pada atau untuk badan usahanya dengan baik dan bermartabat.
5. Kerja sama dengan tiap-tiap agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, yang dapat diperpanjang jika agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya masih memenuhi syarat berdasarkan penilaian HPI serta memenuhi syarat administrasi HPI.
6. Sejak berakhirnya kerja sama untuk alasan apa pun, agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lainnya wajib menghapus atau menghilangkan pencantuman lambang HPI, penyebutan “Mitra Swasta terdaftar HPI” dan nomor pendaftaran serta alamat situs HPI dari segala atribut agensi penerjemahan dan penjurubahasaan dan atau badan swasta penyedia layanan bahasa lain yang bersangkutan.
7. Syarat-syarat dan ketentuan kerja sama dengan swasta yang belum diatur dalam ART dapat ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

1. Sebagai bagian dari upaya yang dikerjakan oleh HPI untuk mengadakan hubungan dengan asosiasi penerjemah dan juru bahasa di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 huruf e Anggaran Rumah Tangga ini, Badan Pengurus melakukan komunikasi aktif dengan asosiasi-asosiasi penerjemah dan juru bahasa di luar negeri, dan mengupayakan agar nama HPI tercatat sebagai anggota pada federasi penerjemah internasional.
2. Dalam hal nama HPI tercatat sebagai anggota pada federasi penerjemah internasional, maka HPI mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota-anggota lain dalam federasi.
3. Upaya-upaya mengadakan dan menjaga hubungan dengan mitra luar negeri, diatur dalam ketetapan Badan Pengurus.

1. Sebagai bagian dari Upaya HPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 huruf f dan g Anggaran Rumah Tangga ini, Badan Pengurus dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan bahasa, atau mitra pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan diskusi, lokakarya, seminar, simposium, dan pertemuan lainnya demi mengembangkan profesi penerjemah dan juru bahasa dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan dan penjurubahasaan.
2. Upaya-upaya mengadakan dan menjaga hubungan dengan mitra pendidikan, diatur dalam ketetapan Badan Pengurus.
3. Kerja sama dengan mitra pendidikan dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang sekurang-kurangnya berisi lingkup dan jangka waktu kerja sama.

Selain memiliki Organ HPI, yaitu Kongres, Badan Pengurus dan Dewan Pengawas, HPI memiliki kelengkapan lainnya yaitu:

1. Dewan Kode Etik yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas;
2. Dewan Pembina yang diangkat oleh Badan Pengurus dengan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas;
3. Komisariat Daerah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Umum; dan
4. Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI yang menyelenggarakan uji kompetensi bagi Aspiran dan Anggota Profesional serta berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat atas nama peserta yang lulus uji kompetensi.

1. Untuk membahas masalah-masalah yang diperkirakan akan membutuhkan waktu lama, Badan Pengurus dapat membentuk satu panitia ad hoc atau lebih, yang bersidang sebelum tanggal penyelenggaraan Kongres. Keputusan Panitia ad hoc akan diajukan dalam Kongres untuk disahkan.
2. Pemberitahuan Kongres Nasional yang disampaikan kepada semua anggota wajib memuat antara lain tempat, waktu, agenda, tata tertib dan menyebutkan mengenai ketersediaan dokumen-dokumen di bawah ini di Sekretariat HPI:
a. Laporan Badan Pengurus (termasuk Komisariat Daerah), dan Dewan Pengawas;
b. Laporan Keuangan;
c. Usulan acara Kongres, dan bahan-bahan lainnya yang dianggap perlu untuk Kongres.
3. Panitia Kongres mengusulkan Presidium Kongres yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Anggota Profesional yang hadir dengan memperhatikan keterwakilan dari berbagai unsur dan pertimbangan regenerasi serta merupakan peserta Anggota Profesional yang tidak mendapat penugasan lain dalam Kongres.
4. Jabatan Ketua Presidium, Wakil Ketua Presidium, dan Sekretaris Presidium ditentukan di antara para anggota Presidium sendiri.
5. Aspiran, Anggota Mitra, dan Anggota Kehormatan dapat menghadiri Kongres dengan status sebagai Peninjau yakni peserta Kongres yang tidak aktif karena tidak memiliki hak suara sehingga hanya menyaksikan dan mengikuti jalannya Kongres.
6. Pembahasan dalam Kongres dilakukan dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi. Rapat Pleno yaitu rapat dalam Kongres yang waktunya secara khusus dijadwalkan untuk dihadiri oleh seluruh peserta Kongres. Rapat Komisi yaitu rapat-rapat yang masing-masing waktu penyelenggaraannya secara khusus dijadwalkan secara simultan namun di ruangan terpisah dalam Kongres untuk membahas agenda tertentu dari Kongres dan pesertanya ditentukan berdasarkan penugasan dalam Kongres.
7. Kongres sah apabila diikuti oleh sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Profesional yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Anggota, termasuk anggota yang hadir melalui surat kuasa dan atau anggota yang hadir secara virtual melalui mekanisme yang dapat diverifikasi oleh Panitia Kongres.
8. Kongres Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu atas prakarsa Badan Pengurus dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas untuk menanggulangi masalah penting yang sangat mendesak.
9. Syarat dan ketentuan, serta tata cara yang berlaku pada Kongres berlaku sepenuhnya dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

1. Kewenangan Badan Pengurus untuk mewakili HPI diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. Ketua Umum adalah Anggota Profesional HPI, warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, memiliki pengalaman berorganisasi atau pernah menjadi pengurus HPI, berintegritas tinggi, memiliki wawasan yang luas, merupakan representasi keseluruhan unsur di dalam HPI, dan telah menyelesaikan kewajiban administrasi organisasi.
3. Ketua Umum bersedia dan sanggup untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab penting sebagai Ketua Umum, termasuk menghadiri acara-acara penting sesuai jadwal dan kebutuhan, seperti rapat-rapat pengurus di tempat kedudukan HPI sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
4. Ketua Umum bersedia dan sanggup untuk menghadiri acara dan pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pendidikan tinggi, badan internasional, pengurus Komisariat Daerah, serta pihak-pihak terkait dengan profesi penerjemahan dan penjurubahasaan, di Jakarta maupun di kota lain atau di luar negeri.
5. Ketua Umum berwenang untuk menetapkan dan mengangkat anggota Badan Pengurus dengan jabatan dan tugas sesuai dengan keperluan organisasi serta wajib mengumumkannya kepada segenap anggota.
6. Ketua Umum berwenang untuk memberhentikan anggota Badan Pengurus atas pertimbangan dari Dewan Pengawas.
7. Apabila Ketua Umum karena satu dan lain hal untuk sementara waktu berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum, maka Wakil Ketua Umum akan mengambil alih tugas pekerjaannya sesuai bidangnya.
8. Jika kondisi ini berlangsung sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut, Ketua Umum dianggap berhalangan secara permanen.
9. Apabila Ketua Umum karena satu dan lain hal berhalangan secara permanen dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum (misalnya karena meninggal dunia, sakit keras, pindah domisili ke luar negeri, atau alasan lain yang kuat), Wakil Ketua Umum secara kolektif akan menggantikan jabatannya sebagai Ketua Umum berikut segala kewenangannya sampai berakhirnya masa kerja Badan Pengurus.
10. Masa jabatan Ketua Umum baru yang dihasilkan oleh Kongres, yang menggantikan Ketua Umum lama, adalah sejak 1 Januari pada tahun berikutnya setelah dilaksanakannya Kongres sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun dilaksanakan Kongres berikutnya.
11. Dalam masa setelah Kongres sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang sama, Badan Pengurus lama tetap bekerja, tetapi diupayakan tanpa mengeluarkan biaya besar selain biaya untuk urusan rutin dan bukan untuk urusan penting yang memerlukan tanda tangan. Contoh urusan rutin misalnya adalah untuk persetujuan penerimaan anggota baru.
12. Para pembantu yang dapat diangkat oleh Badan Pengurus adalah antara lain:
a. Anggota Panitia Ad Hoc;
b. Anggota Panitia Tetap;
c. Staf pada kesekretariatan yang membantu pekerjaan Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris dan Bendahara;
d. Pengurus Komisariat Daerah;
e. Anggota unit atau badan lainnya, jika ada atau sesuai dengan keperluan.
Anggota Badan Pengurus, baik yang di Pusat maupun Komisariat Daerah, Anggota Panitia Ad Hoc, Anggota Panitia Tetap, dan anggota badan lainnya, jika ada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 11 butir a., b., d., dan e. tidak mendapat imbalan.
13. Para anggota panitia atau badan sesuai dengan Pasal 11 ayat 12 butir a., b., d., dan e. di atas tidak dipilih oleh Kongres, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus. Setelah kegiatannya selesai, panitia tersebut dibubarkan oleh Badan Pengurus.
14. Dengan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus berhak membuat kebijakan-kebijakan dalam menjalankan program-program HPI; kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam keputusan tertulis yang akan mengikat bagi seluruh anggota HPI dengan ketentuan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut senantiasa mencerminkan fungsi, maksud dan tujuan HPI.

1. Rapat Badan Pengurus HPI terdiri atas:
a. Rapat Rutin, yaitu rapat Badan Pengurus yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;
b. Rapat Khusus, yaitu rapat diadakan bila keadaan mendesak atau bila ada masalah yang memerlukan keputusan cepat;
c. Rapat Kerja, yaitu rapat tahunan yang diadakan antara Badan Pengurus dan Komisariat Daerah yang ada, sesuai dengan perkembangan HPI.
2. Rapat Badan Pengurus sah apabila sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) anggota Badan Pengurus hadir dalam rapat.
3. Para anggota Panitia yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 12 butir a dan b dapat menghadiri rapat Badan Pengurus bila diperlukan, dan dapat dimintai pendapat, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam rapat tersebut.
4. Semua keputusan Rapat Badan Pengurus diusahakan agar diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Bila cara ini tidak dapat ditempuh, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
5. Semua keputusan Badan Pengurus mengikat ke luar dan ke dalam organisasi.
6. Bila keadaan mengizinkan, sebelum Kongres diadakan Rapat Kerja antara Badan Pengurus dan Komisariat Daerah.
7. Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan dengan cara jarak jauh, yaitu dengan menggunakan teknologi internet atau teknologi lainnya sehingga tidak memerlukan kehadiran secara fisik.

1. Pemilihan, pengangkatan, pengesahan, pemberhentian, tugas serta kewenangan Anggota Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Apabila Dewan Pengawas menemukan indikasi terjadinya pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku serta Arah dan Kebijakan Umum HPI oleh anggota Badan Pengurus dan Komisariat Daerah, maka Dewan Pengawas berhak dan berwenang memberhentikan sementara anggota Badan Pengurus dan Komisariat Daerah yang bersangkutan setelah melalui mekanisme bertahap berupa surat peringatan kesatu, yang diikuti dengan hak jawab, peringatan kedua yang diikuti dengan hak jawab, dan setelah menemukan bukti pelanggaran maka Dewan Pengawas berhak dan berwenang memberhentikan anggota Badan Pengurus dan Komisariat Daerah yang bersangkutan secara tetap.
3. Sehubungan dengan Pasal 13 ayat 2 di atas, atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotanya, Dewan Pengawas dapat meminta kepada Badan Pengurus untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Jika Badan Pengurus tidak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang diminta oleh Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas berhak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
4. Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya secara kolektif. Jika dalam pengambilan keputusan, musyawarah Dewan Pengawas tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Dalam membuat putusan, Dewan Pengawas dapat mempertimbangkan usulan putusan yang diajukan oleh Dewan Kode Etik.
6. Dewan Pengawas berhak dan berwenang menetapkan tata kerjanya sendiri yang dituangkan dalam surat Keputusan Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas mengangkat anggota Dewan Kode Etik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengangkatan Dewan Pengawas dalam Kongres Nasional.

1. Dewan Kode Etik wajib menjalankan tugasnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, amanah, jujur, saksama mandiri, tidak berpihak dan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, putusan Dewan Kode Etik tersebut akan digunakan sebagai usulan kepada Dewan Pengawas (‘usulan putusan’), yang mana putusan tersebut dapat berupa antar lain: mengusulkan pemberian sanksi terhadap pelanggar kepada Dewan Pengawas.
2. Tugas dan Kewenangan
a. Dewan Kode Etik bertugas antara lain:
i) melakukan pengawasan atas kepatuhan seluruh dan setiap anggota HPI terhadap Kode Etik HPI;
ii) menyenggarakan sidang kode etik;
iii) memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada memanggil anggota yang diperkarakan/diadukan, saksi-saksi dan ahli, meminta keterangan dan alat bukti, memeriksa anggota dan saksi, serta melakukan tindakan selayaknya dan sewajarnya suatu sidang;
iv) Dewan Kode Etik menyiapkan dan menyampaikan usulan putusan kepada Dewan Pengawas, yang akan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan Dewan Pengawas;
Dewan Kode Etik memberikan tembusan notulen dan usulan putusan kepada Badan Pengurus.
b. Dewan Kode Etik melaksanakan tugasnya secara kolektif. Dalam hal Dewan Kode Etik tidak mencapai mufakat dalam musyawarah pengambilan keputusannya, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Dalam pengambilan keputusan, dibuat suatu Notulen yang mencatat setiap pendapat, termasuk dissenting opinion jika ada.
c. Dewan Kode Etik berhak dan berwenang menetapkan tata kerjanya sendiri yang dituangkan dalam surat Keputusan Dewan Kode Etik.
d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kode Etik berhak dan berwenang mengangkat pegawai atau profesional.
3. Pemilihan Anggota Dewan Kode Etik
a. Anggota Dewan Kode Etik dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengawas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengangkatan Dewan Pengawas dalam Kongres Nasional.
b. Yang berhak dipilih menjadi anggota Dewan Kode Etik adalah anggota yang sudah menjadi Anggota Profesional HPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, memiliki integritas profesional yang tinggi, dan memiliki kepedulian besar pada jalannya organisasi dan pelaksanaan kode etik guna menjaga martabat anggota dan HPI.
c. Seseorang tidak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Kode Etik lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Masa Jabatan dan Berakhirnya
a. Dewan Kode Etik terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dengan jumlah ganjil, yang mana Ketua Dewan Kode Etik dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kode Etik.
b. Masa jabatan Dewan Kode Etik adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak dibentuk oleh Dewan Pengawas tanggal Kongres Nasional yang mengangkatnya sampai dengan Kongres Nasional yang berikutnya.
c. Dalam hal terjadinya lowong, maka anggota Dewan Kode Etik yang baru diangkat oleh Ketua Dewan Kode Etik akan menjalankan sisa masa jabatan yang diisinya.
d. Jabatan anggota Dewan Kode Etik berakhir, apabila:
1) meninggal dunia;
2) berakhir masa jabatan;
3) mengundurkan diri;
4) tidak memenuhi syarat sebagai anggota;
5) diberhentikan sebagai anggota;
6) diberhentikan karena alasan tertentu oleh Dewan Pengawas.

1. Dewan Pembina bertugas memberikan nasihat dan pendapat yang berkaitan dengan jalannya HPI kepada Badan Pengurus (jika diminta) dan Badan Pengawas (jika diminta).
2. Yang berhak menjadi anggota Dewan Pembina adalah Anggota Profesional HPI yang sangat dihormati, memiliki integritas profesional yang tinggi, serta memiliki kepedulian yang besar pada jalannya organisasi dan pelaksanaan kode etik guna menjaga martabat anggota dan organisasi.
3. Anggota Dewan Pembina ditetapkan dan diangkat oleh Badan Pengurus dengan berkonsultasi kepada Dewan Pengawas.
4. Sebagai tanda penghargaan atas jasanya, Ketua Umum yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan penyampaian laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Kongres Nasional, secara de-facto menjadi anggota Dewan Pembina.
5. Dewan Pembina berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, tanpa batas jumlah maksimum.
6. Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Pembina untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
7. Masa jabatan anggota Dewan Pembina adalah tidak terbatas.
8. Anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
9. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan sumbangsihnya/mereka, anggota Dewan Pembina dibebaskan dari kewajiban dalam pembayaran iuran tahunan.
10. Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap jabatan dengan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas.
11. Anggota Dewan Pembina yang terpilih dalam Kongres Nasional untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas, secara otomatis mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Dewan Pembina selama jangka waktu menjabat sebagai Dewan Pengawas. Setelah masa jabatannya sebagai Dewan Pengawas berakhir, yang bersangkutan secara otomatis kembali menjadi anggota Dewan Pembina.

1. 1. Komisariat Daerah (selanjutnya disingkat sebagai Komda) dapat dibentuk apabila dalam suatu wilayah di Indonesia terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota Profesional HPI. Dalam hal Anggota Profesional di wilayah Komda tersebut kurang dari 10 (sepuluh) anggota, Badan Pengurus dengan pertimbangan Dewan Pengawas dapat mengambil kebijakan yang perlu, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menggabungkan Komda tersebut dengan Komda di wilayah terdekat untuk jangka waktu tertentu sampai Komda yang digabungkan tersebut dapat berkembang kembali.
   2. Komda dapat dibentuk atas usulan sekurang‐kurangnya 5 (lima) Anggota Profesional HPI yang berdomisili di suatu wilayah tersebut.
   3. Komda dibentuk dengan Surat Keputusan Badan Pengurus HPI.
   4. Komda diurus oleh badan pengurus Komda yang dipimpin oleh Ketua Komda.
   5. Ketua Komda dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota Komda. Rapat Anggota Komda diselenggarakan dengan tata cara mengikuti penyelenggaraan Kongres Nasional untuk memilih dan mengangkat Ketua Umum HPI dengan penyesuaian seperlunya menurut situasi dan keadaan di Komda.
   6. Setelah terpilih, Ketua Komda wajib menyusun badan pengurus Komda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan melaporkan susunannya kepada Badan Pengurus HPI.
   7. Ketua Komda berwenang untuk menetapkan dan mengangkat anggota badan pengurus Komda dengan jabatan dan tugas sebagaimana diperlukan oleh Komda.
   8. Masa kerja badan pengurus Komda adalah selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal terjadinya lowong, anggota badan pengurus Komda yang baru diangkat oleh Ketua Komda akan menjalankan sisa masa jabatan yang diisinya
   9. Ketua Komda berwenang untuk memberhentikan dan atau mengganti anggota badan pengurus Komda.
   10. Anggota badan pengurus Komda tidak mendapat imbalan, namun untuk menunjang kelancaran tugas-tugasnya dapat diberikan fasilitas yang diperlukan, seperti biaya transportasi dan komunikasi, akomodasi, sesuai dengan kemampuan keuangan Komda.
   11. Rapat badan pengurus Komda diadakan sesuai dengan keperluan Komda.
   12. Badan pengurus Komda tidak berwenang untuk melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga mana pun yang mengikat HPI, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Badan Pengurus HPI.
   13. Badan pengurus Komda bertanggung jawab dan melapor kepada Badan Pengurus HPI.
   14. Badan Pengurus HPI berwenang untuk membubarkan Komda.
   15. Apabila diperlukan dan dengan persetujuan Badan Pengurus HPI, badan pengurus Komda dapat membentuk Komisariat Cabang (Komcab).
   16. Dalam hal badan pengurus Komda tidak menjalankan tugasnya, anggota dapat mengadukan kepada Dewan Pengawas, dan karenanya Dewan Pengawas meminta penjelasan kepada badan pengurus Komda yang diadukan.
   17. Jika permintaan Dewan Pengawas tidak diindahkan oleh badan pengurus Komda yang diadukan setelah melalui tahapan tiga (3) kali permintaan penjelasan, Dewan Pengawas berwenang mengusulkan kepada Ketua Komda untuk memberhentikan badan pengurus Komda yang diadukan, atau jika yang diadukan oleh anggota adalah Ketua Komda, Dewan Pengawas berhak dan berwenang mengusulkan kepada Badan Pengurus HPI untuk antara lain: mengadakan Rapat Anggota Komda guna memberhentikan Ketua Komda yang diadukan yang tidak mengindahkan permintaan Dewan Pengawas, dan mengangkat Presidium dari anggota-anggota badan pengurus Komda untuk melanjutkan sisa masa jabatan sampai pemilihan dan pengangkatan Ketua Komda yang baru.
   18. Jika penjelasan badan pengurus Komda yang diadukan dapat diterima oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dengan berkonsultasi kepada Badan Pengurus HPI, dapat mengeluarkan Keputusan yang mengembalikan nama baik badan pengurus Komda yang diadukan.
   19. Jika penjelasan badan pengurus Komda yang diadukan tidak dapat diterima oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas berwenang mengusulkan kepada Ketua Komda untuk memberhentikan badan pengurus Komda yang diadukan dan penjelasannya tidak dapat diterima tersebut, atau jika yang diadukan oleh anggota adalah Ketua Komda, Dewan Pengawas berhak mengusulkan kepada Badan Pengurus HPI untuk mengadakan Rapat Anggota Komda guna memberhentikan Ketua Komda yang diadukan yang penjelasannya tidak dapat diterima oleh Dewan Pengawas, dan mengangkat Presidium dari anggota-anggota badan pengurus Komda untuk melanjutkan sisa masa jabatan sampai pemilihan dan pengangkatan Ketua Komda yang baru.

1. Anggota Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI
Anggota Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI diangkat oleh Badan Pengurus dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas berdasarkan keilmuan dan kepakarannya untuk masa tugas yang ditentukan berdasarkan ketetapan Badan Pengurus dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
2. Sertifikat
a. Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI (selanjutnya disingkat KKS HPI) berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat atas nama peserta yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh KKS HPI, antara lain Tes Sertifikasi Nasional HPI (TSN HPI), dan Uji Kemahiran Menerjemahkan yang diselenggarakan oleh KKS HPI;
b. Atas dasar prinsip “grandfathering”, KKS HPI berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat bagi anggota pengurus KKS HPI yang terlibat langsung dalam penyusunan materi ujian dan pemeriksaan hasil ujian;
c. Masa berlakunya Sertifikat Kompetensi berikut syarat dan ketentuan perpanjangannya diatur oleh KKS HPI.
3. Keuangan
a. Pada dasarnya, KKS HPI berwenang untuk mengelola keuangannya sendiri dan beroperasi secara swadaya tanpa bantuan keuangan dari HPI;
b. Namun, dalam kondisi tertentu, KKS HPI dapat mengajukan permohonan pengelolaan keuangan atau dana tambahan dari HPI;
c. KKS HPI mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Badan Pengurus HPI.
4. Imbalan
Sifat pekerjaan KKS HPI sangat spesifik dan mensyaratkan adanya keahlian spesifik pula, oleh karenanya, untuk setiap penyelenggaraan uji kompetensi, KKS HPI berhak mendapatkan imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus HPI.
5. Syarat peserta Uji Kompetensi
Peserta uji kompetensi disyaratkan:
a. Berstatus sebagai Aspiran dan atau Anggota Profesional; dan
b. Tidak memiliki tunggakan kewajiban iuran keanggotaan sampai tahun berjalan pelaksanaan uji kompetensi HPI; serta
c. Memenuhi persyaratan dari KKS HPI, antara lain membayar biaya uji kompetensi.

1. Dana HPI diperoleh dari uang pendaftaran, uang iuran keanggotaan, sumbangan, imbalan, dan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta memperhatikan status HPI sebagai organisasi nirlaba.
2. Besarnya uang pendaftaran dan uang iuran keanggotaan ditetapkan oleh Badan Pengurus.
3. Uang iuran dibayarkan langsung kepada Bendahara HPI setiap awal tahun buku HPI.
4. Usaha lain yang sah adalah usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, umpamanya kursus, lokakarya, tes sertifikasi, kesponsoran, dan sebagainya.
5. Sumbangan adalah nilai, baik berupa uang, barang, maupun jasa, yang diterima oleh Badan Pengurus HPI, atau oleh Komda dengan persetujuan Badan Pengurus HPI, untuk dapat digunakan oleh tiap-tiap Badan Pengurus atau Komisariat Daerah yang menerima, dan bersifat tidak mengikat HPI untuk memberikan keuntungan kepada pemberi sumbangan.
6. Jika terdapat sisa uang dari usaha lain yang sah, sisa uang itu harus diserahkan kepada Bendahara HPI Pusat atau Komisariat Daerah setempat, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
7. Badan Pengurus Pusat membuat panduan mengenai tata cara pemerolehan pendapatan yang bersumber dari selain iuran anggota.
8. Komisariat Daerah mengajukan anggaran kegiatan untuk setiap tahun berjalan dan berhak memperoleh hingga maksimal 50% (lima puluh persen) dari uang iuran yang telah diterima dari anggota yang terdaftar di Komisariat Daerah yang bersangkutan.
9. Keuangan HPI dilaporkan oleh Badan Pengurus kepada anggota setiap tahun secara tertulis.
10. Komisariat Daerah melaporkan penggunaan anggaran secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Pengurus HPI melalui Bendahara Umum Badan Pengurus HPI.
11. Masa pertanggungjawaban keuangan mengikuti tahun buku yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
12. Keuangan HPI dicatat dan dikelola oleh Bendahara Umum dengan sepengetahuan Ketua Umum. Badan Pengurus bersama-sama dengan Dewan Pengawas berhak dan berwenang untuk menunjuk suatu kantor Akuntan Publik sebagai auditor keuangan HPI.
13. Untuk kegiatan khusus, HPI diperbolehkan mencari sponsor untuk membiayai kegiatan tersebut.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga memerlukan sedikit-dikitnya ⅔ (dua pertiga) suara dari peserta Kongres Luar Biasa.

Badan Pengurus menetapkan ketentuan yang berlaku selama peralihan dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelum berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini.

1. Dalam hal terjadi sengketa eksternal antara HPI dan pihak luar HPI, Badan Pengurus mengusahakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika upaya penyelesaian sengketa eksternal antara HPI dan pihak luar HPI melalui musyawarah tidak mencapai mufakat, Badan Pengurus dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas, mengupayakan agar kedua pihak dapat bersepakat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa eksternal tersebut melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika dalam penyelesaian sengketa eksternal antara HPI dan pihak luar HPI, Badan Pengurus memandang perlu pendampingan oleh pengacara eksternal, maka dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan HPI, Badan Pengurus dapat menunjuk dan memberi kuasa kepada advokat/penasihat hukum eksternal untuk jalannya proses penyelesaian sengketa.

Hal‐hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini, jika diperlukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.